Terkait dengan maraknya wacana mengenai poligami yang dipicu oleh pernikahan kedua da’i kondang Abdullah Gymnastiar, yang akrab disapa Aa Gym, sejumlah LSM mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap poligami.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kapolda Sultra Brigjen Polisi Edhi Susilo telah mencoreng nama besar institusi kepolisian. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi dijajaran Polda tersebut telah menciptakan opini negative kepada masyarakat, dimana institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pengayom dan pelayan masyarakat ternyata pelaku kekerasan terhadap perempuan. Apalagi ini dilakukan oleh pimpinan tertinggi Kapolda Sultra terhadap bawahannya sendiri yakni para Polwan dan PNS dilingkup tersebut.

Gerakan perempuan tidak bisa dipisahkan dari gerakan sosial yang ada di Indonesia. Gerakan perempuan secara nyata telah memberikan kontribusinya bagi sejumlah perubahan sosial masyarakat menuju keadilan sosial.

Acara Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia yang dihadiri oleh ratusan peserta dari 28 provinsi telah menghasilkan Manifesto yang akan menjadi landasan arah gerakan perempuan Indonesia di tahun mendatang. Berikut adalah rumusan manifesto tersebut :

Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (11/7) menjadi undang-undang, menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Meskipun banyak perubahan mendasar yang muncul dalam RUU Kewarganegaraan ini dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958, tetapi RUU ini menyisakan pasal-pasal yang dianggap tidak memenuhi hak asasi warga negara.